REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK), dianggap 'terpaksa' mengangkat isu kemerdekaan Palestina dalam bentuk dibukanya kantor diplomatik RI di Ramallah.

Langkah lain yang akan ditempuh pasangan capres-cawapres Jokowi-JK ialah mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Mutaali, menyatakan isu Palestina merupakan langkah politis yang 'terpaksa' harus ditempuh kandidat capres-cawapres Jokowi-JK.

"Koalisi Jokowi-JK sebetulnya faksi yang menghindar dari isu Palestina," ujar Mutaali saat dihubungi Republika, Sabtu malam (28/6).

Isu ini muncul dalam debat capres karena pasangan nomor urut dua itu perlu suntikan ideologis yang dapat meyakinkan mayoritas pemilih Republik ini

Menurut Mutaali, isu Palestina merupakan episentrum problematika geopolitik internasional. Isu ini terkadang menjadi barometer politik Internasional suatu bangsa.

Apakah bangsa atau negara itu akan mendekat, menghindar, atau bahkan hanya sekedar bermain mata.

Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama, menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai salah satu jargon kampanyenya.

"Pasalnya, saat periode kedua Obama tidak lagi mendapat dukungan politik dari lobi Yahudi di AS," ungkap Mutaali.

Sebaliknya bagi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa, masalah Palestina sudah inheren dalam agenda politik luar negeri keduanya jika terpilih nanti. "Jadi, tidak perlu didengungkan lagi dalam forum debat capres," papar Mutaali.

Isu kemerdekaan Palestina ini muncul dalam debat capres pada Ahad (22/6) lalu karena didengungkan oleh capres Jokowi.