REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Personel band punk asal Jakarta, Marjinal, mengaku tidak habis pikir melihat kondisi kontestasi Pilpres yang diiringi praktik saling menjatuhkan antarpasangan capres-cawapres, bak menyulut perang saudara.
"Masing-masing pihak bicara, tapi bicaranya menawarkan konflik terus, akibatnya masyarakat itu disuguhi hal-hal berbau konflik, bukannya disuguhi suatu hal yang mengusung perubahan lebih baik," kata personel Marjinal, Bob, di Jakarta, Sabtu (28/6) malam.
Marjinal merupakan band yang dikenal kerap menyuarakan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin. Marjinal juga terkenal di kalangan aktivis 1998, lantaran kerap menggelar konser-konser di jalanan untuk menyemangati mahasiswa saat menumbangkan rezim Presiden Soeharto.
Menurut Bob, seharusnya masing-masing calon pemimpin bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Jika masing-masing calon terus mengedepankan persaingan secara tidak sehat dan saling menjatuhkan, maka sama halnya membuat bodoh masyarakat.
"Yang miris juga adalah perkawinan (koalisi) partai. Partai yang tadinya bertentangan dan saling menjatuhkan, lalu bergabung buat menjatuhkan lawannya yang lain, apa namanya kalau bukan mencari kekuasaan," ujar dia.
Oleh karena itu, Bob berpesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah, agar jeli melihat latar belakang calon pemimpin. Masyarakat harus dapat memahami untuk apa sebetulnya pemimpin itu dipilih.
"Masyarakat jangan hanya bisa menerima saja. Karakter hanya bisa menerima itu harus ditinggalkan, kita harus kritis karena kita bayar pajak," ujar dia.
Sementara itu kata Bob, Marjinal sejatinya sudah bosan dengan "ritual" kampanye yang selalu bergulir menjelang pemilu. Baginya dari masa ke masa, capres selalu menjanjikan hal-hal baik di masa kampanye, namun kenyataannya tidak sedikit dari janji-janji itu yang dilupakan begitu saja.
Dia meminta para capres-cawapres untuk tidak terlalu banyak memberikan mimpi manis bagi masyarakat. Calon pemimpin cukup membuktikan janjinya ketika mendapat mandat dari rakyat.
Lebih jauh Bob mengingatkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden terpilih nantinya untuk memaksimalkan peran ketua rukun tetangga (RT) sebagai orang yang paling mengetahui kondisi dan realitas masyarakat.
Dia mengatakan ketua RT sebagai abdi negara yang ada di tingkat paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, justru mendapatkan ruang yang layak untuk didengarkan rekomendasinya dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Kan ada fungsi RT, RW, camat, lurah. Seharusnya RT itu yang diberikan kuasa merekomendasikan kebijakan kepada RW tentang apa yang dibutuhkan warga, lalu lanjut ke lurah hingga camat, tetapi sistem yang terjadi kan sebaliknya yaitu atasan memberi perintah ke camat, RW dan RT, akibatnya seringkali kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi warga," ujar dia.
Bob mengatakan jika pemerintahan ke depan tidak memaksimalkan peran ketua RT dalam mengambil kebijakan, akibatnya kebijakan yang diterapkan kurang atau bahkan tidak prorakyat.
"Sistem perintah dari tingkat atas ke bawah itu cenderung macet. Harusnya dari bawah ke atas," tegas dia.
