REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla, bakal melakukan reformasi di bidang pendidikan. Hal itu untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Rokhmin Dahuri, mengatakan Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN beserta empat negara lain mempunyai posisi yang cukup strategis di ASEAN. Bahkan Indonesia dianggap sebagai big brother di ASEAN.

“Sehingga di bidang apa pun baik politik, ekonomi, social maupun budaya selalu menempatkan keadilan yang pertama. Tapi kita tentunya tidak ingin dalam memasuki MEA 2015 menjadi pecundang, hanya menjadi pasar atau konsumen produk negara ASEAN. Strategi kita dengan memacu daya saing Indonesia di bidang ekonomi secara kelanjutan. Dan itu dibutuhkan SDM yang berdaya saing,” kata Rokhmin saat dihubungi Republika, Ahad (29/6).

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut mengatakan untuk menciptakan SDM yang berdaya saing harus menguasai sains dan teknologi. Selain itu, SDM yang berdaya saing juga harus memiliki karakter dan bermoral. Oleh karena itu pihaknya memiliki strategi meningkatkan SDM yang punya  kapabilitas, motivasi dan karakter.

“Kami akan menggenjot bidang pendidikan dan kesehatan untuk membuat reformasi,” kata Rokhmin.

Reformasi tersebut melalui penyusunan kurikulum dan materi pendidikan yang mengedepankan moral generasi muda. Di jenjang SD, materi yang diberikan meliputi 80 persen masalah akhlak, budi pekerti dan moral, sedangkan 20 persen sains, pengetahuan umum dan logical thinking.

Saat ini, sistem pendidikan dinilai terlalu banyak teori sehingga lulusan tidak berkompeten untuk langsung bekerja. Menurutnya, dalam jangka panjang harus ada program link and match pendidikan dengan kebutuhan tenaga ahli.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, akan melakukan perbaikan gizi. Sesuai yang dikatakan Jokowi bahwa manusia Indonesia perlu sehat dan cerdas, tanpa gizi dan kesehatan akan sia-sia. Di dalam visi-misi Jokowi-JK, akan diimplementasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selanjutnya, pihaknya bakal meningkatkan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) agar tidak sekadar membuat karya ilmiah, jurnal maupun dalam skala pilot project. Litbang, lanjutnya, harus menghasilkan produk teknologi. Pemerintah akan berperan sentral untuk menjembatani dunia industri dengan litbang.