REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Demokrat secara resmi telah mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Meski demikian, Demokrat belum memberi sanksi terhadap kader mereka yang mendukung pasangan Jokowi-JK.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan nampak ragu saat didesak wartawan terkait sanksi yang akan diberikan terhadap kader yang membelot. Ia hanya menjawab diplomatis pertanyaan dari awak media. "Kita bicara (pemenangan) pilpres saja lah dulu, belum mikir itu (sanksi)," katanya usai menyampaikan sikap politik Partai Demokrat di kantor DPP PD, Jakarta, Senin (30/6).

Seperti diketahui, beberapa kader partai berlambang segitiga mercy itu telah menyatakan dukungan secara terbuka ke pasangan Jokowi-JK. Seperti Ruhut Sitompol dan Suaidy Marasabessy. Menurut Syarief, sampai sejauh ini sanksi yang akan diberikan kepada kader yang membelot belum diputuskan.

Tetapi, kata dia, setiap kader yang memiliki sikap tidak sesuai dengan sikap partai tentu akan diproses di internal sesuai mekanisme yang berlaku. Syarief menambahkan, dukungan Partai Demokrat diberikan kepada pasangan yang diusung koalisi Merah Putih itu karena dinilai mendukung dan berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Partai Demokrat menginstruksikan kepada pimpinan DPC, DPAC, DPRT, kader-kader, simpatisan, termasuk organisasi sayap, dan pendukung Partai Demokrat seluruh Indonesia agar memberikan dukungan penuh dan suara kepada capres-cawapres Prabowo-Hatta dalam pilpres tanggal 9 Juli 2014," katanya.

Dalam menyampaikan sikap politik yang ditandatangani ketua harian dan sekretaris jenderal Partai Demokrat, Syarief didampingi oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Jero Wacik, Amir Syamsuddin dan Roy Suryo.