REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta, Senin (30/6). Langkah itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik di antara partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta dan rawan pecah jika pasangan ini terpilih.

Pengamat politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengatakan, Demokrat yang datang terlambat akan membuat cemburu partai koalisi Merah Putih. Sebab, Demokrat dianggap tak ikut bekerja dalam pemenangan pasangan nomor urut satu itu.

"Prabowo harus hati-hati karena yang lain bisa cemburu. Jika Prabowo-Hatta terpilih, koalisi ini rawan pecah," katanya saat dihubungi, Selasa (1/7).

Dalam politik, katanya, sah-sah saja bicara pembagian kekuasaan. Namun, masuknya partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ke kubu Prabowo-Hatta akan memicu kecemburuan jika ada ketidakadilan dalam pembagian kursi kekuasaan. Malah, bukan tak mungkin koalisi itu bisa pecah.

Guru besar ilmu politik UI itu menambahkan, sejak awal Demokrat memang terlihat ragu-ragu dalam bersikap. Hal ini terlihat dari perjalanan panjang partai berlambang segitiga mercy itu sejak detik-detik terakhir penentuan koalisi sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai penentuan sikap secara resmi pada 30 Juni.

Sebelum pendaftaran ke KPU, Demokrat menyatakan netral. Tetapi di tengah jalan mengatakan akan berkoalisi dengan calon yang mempunyai visi misi segaris dengan program SBY. Hingga pada 1 Juni mereka mendengar pemaparan Prabowo-Hatta dan mengatakan visi misinya sejalan dengan pemerintah SBY.

Sikap itu, katanya, tidak lain karena sentralistik kepemimpinan Demokrat yang bergantung pada figur SBY. "Itu karena semua tergantung dan menunggu SBY. Dan SBY lama dalam menentukan sikap partai," ujarnya.

Maswadi juga meyakini, suara 10 persen Demokrat dalam pileg tak otomatis ke Prabowo. Sebab, masyarakat akan melihat figur kedua calon atau head to head antara Prabowo dan Jokowi.