REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pasangan calon Jokowi-JK mendorong agar pihak kepolisian segera menuntaskan pengusutan kasus 'Obor Rakyat' sebelum 9 Juli. Sebab, media yang dianggap sebagai penyebar berita fitnah itu dapat membatalkan kemenangan pasangan capres-cawapres terpilih.

Cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kalau dugaan kasus tersebut terbongkar setelah pemungutan suara, itu tidak lagi memberikan pengaruh besar kepada rakyat. Sedangkan, bila pasangan calon lain yang menang, dikhawatirkan hasilnya bisa inkonstitusional.

"Jadi Polri harus segera ungkap siapa di balik 'Obor Rakyat' itu agar hasil pilpres nanti tidak menimbulkan masalah," kata JK dalam jumpa pers penyampaian program Jokowi-JK, di Hotel Holiday Inn, Bandung, Kamis (3/7)

Dia menambahkan, pihaknya akan terus melawan kebohongan serta fitnah yang timbul dari kubu lawan. Sebab, apa yang mereka perjuangakan adalah kejujuran proses penyelenggaraan pemilu. JK optimis, pemimpin yang legal nantinya lahir dari proses yang baik.

Sebelumnya, dalam jumpa pers itu, Jokowi menyampaikan 9 program pokoknya bila nanti mendapat amanah rakyat menjadi pasangan calon terpilih. Ia juga menandatangani piagam komitmen yang akan menjadi kontrak politiknya dengan warga Indonesia selama 5 tahun ke depan.