REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meningkatkan kesiagaan dalam menjaga proses pemilihan presiden meski secara umum situasi keamanan dan ketertiban masih terkendali.
"Di tengah kampanye dalam pemilihan presiden yang hangat dan terkadang panas, tapi pada tingkat masyarakat luas hubungan sosial dan juga keamanan masih baik," kata Presiden dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang usai memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan.
Meski demikian Kepala Negara menekankan semua anggota Polri dan TNI harus bekerja keras memastikan pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung secara tertib dan lancar, baik saat berlangsungnya Pilpres 9 Juli 2014 maupun setelahnya hingga transisi kepemimpinan nasional selesai.
"Saya mendengar kecemasan kalau terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan gangguan sosial. Ada juga pandangan kedua capres ini berimbang sehingga bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan atau jika pihak kalah dan tidak bisa menerima," kata Presiden.
Merespons kekhawatiran itu, Presiden menegaskan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah memastikan untuk mengawal proses demokrasi itu dengan cara mencegah adanya tindakan anarkis, kekerasan melalui pengamanan yang salah satunya dilakukan oleh Polri dibantu oleh TNI.
Presiden juga mengeluarkan tujuh instruksi untuk memastikan berlangsungnya pemilu berjalan secara demokratis, khususnya saat pemungutan suara pemilihan presiden dan beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya hingga pergantian kepemimpinan nasional berjalan dengan baik dan lancar.
Salah satu instruksi Presiden adalah meminta Polri dan TNI tidak meremehkan atau menganggap ringan situasi dan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada proses pemungutan suara hingga penghitungan suara.
"Bahwa dengan izin Allah SWT situasi baik, kita syukuri tapi bila ada gangguan tiba-tiba, maka negara dalam hal ini Polri dan TNI siap mengamankan demi terjaganya situasi," kata Presiden.
Rapat terbatas bidang polhukam membahas pelaksanaan pilpres dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri koordinator, mendagri, Kapolri, Panglima TNI, menteri terkait dan juga Kepala Badan Intelejen Negara serta para kepala staf ketiga angkatan.
