REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyesalkan pemberitaan di stasiun televisi yang menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sebagai penerus komunisme. Meski begitu ia meminta kader PDI-P tetap bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi pers itu juga minta kader maupun simpatisan PDI-P tidak perlu mendatangi kantor TV One untuk mengepung dan menyegelnya. "Tetap jalankan konsolidasi partai. Rapatkan barisan dan hindari provokasi pihak lain yang mecoba mengail di air keruh," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/7).

Tjahjo menganggap pemberitaan stasiun televisi itu sudah menyimpang dari kaidah jurnalistik. Menurut dia masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang mencerdaskan, bukan pembodohan.

Bahkan, lanjutnya, PDIP menempatkan pers sebagai mitra dalam membangun demokrasi. Dengan didasari prinsip itulah maka Tjahjo menyatakan pihaknya menyayangkan pemberitaan Tv One itu.

"Kebebasan pers harus dijaga, itu adalah komitmen kami juga. Tetapi jangan melakukan pemberitaaan atau menyebar pendapat yang menjurus ke fitnah," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya lebih memilih untuk menempuh jalur hukum dan mengadu ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun Dewan Pers.

"Kami juga akan melapor ke Bawaslu terkait kampanye hitam ini. Harapan kami setiap kontestan Pilpres 2014 menjaga etika demokrasi dan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan," kata Ketua Tim Kampanye Nasional Capres dan Cawapres, Joko Widodo - Jusuf Kalla ini.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.