REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat terbuka Rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis yang memuat aspirasi politiknya soal Pilpres terus mendapatkan kritikan. Terbaru, Persaudaraan Pemuda Indonesia (PPI) menggelar temu wartawan menyuarakan protes dan tuntutan terhadap Romo Magnis, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (4/7).
Dalam pernyataannya, PPI menganggap surat Romo Magnis yang kini tersebar luas dan mengundang polemik memuat tiga kekeliruan berpikir sang Roahniawan. Pertama, ada soal 'Perang Badar', kedua, soal 'HAM', dan terakhir soal 'Islam garis keras'.
Pimpinan PPI Delianur menganggap Romo Magnis tidak paham konteks Perang Badar yang dimaksud Amien Rais yang dia kritik. "Maksud Pak Amin itu bukan Perang Badar Islam melawan Kafir, atau artinya melawan Kristen. Perumpamaan Perang Badar yang dimaksud adalah perjuangan dengan ikhlas, karena saat itu pasukan Muslim sedikit dan berperang untuk menegakkan agama. Dengan keikhlasan itu, pasukan Muslim menang," ujar Delianur.
Maka itu, menurut Delianur, Amien Rais mengontaskannya dengan Perang Uhud. "Dalam Perang Uhud itu Kaum Muslim kalah karena terlalu bernafsu mencari rampasan perang," kata Delianur, yang juga Wasekjen DPP PAN itu, menambahkan.
Menurut Delianur, konteks itu yang keliru difahami Romo Magnis. "Itu yang disampaikan Amien Rais ketika berbicara di depan para santri. Saya ada di sana ketika itu," ujar dia.
Kemudian soal HAM, menurut dia, Romo Magnis tidak adil hanya mengalamatkan isu pelanggaran HAM terhadap Prabowo. Karena menurut dia, di kubu Jokowi pun ada nama Hendropriono dan Wiranto yang juga sering disebut-sebut dalam kasus pelanggaran HAM. "Kalau mau bicara HAM harus konsisten. Jangan hanya jadi komoditas politik. Ini kan waktunya sedang genting," Kata dia menambahkan.
Hal yang tidak kalah penting untuk dikritisi, menurut Delianur adalah tentang pernyataan Romo Magnis soal 'Islam garis keras'. Menurut dia, kekerasan atau fundamentalisme bukan gejala yang bisa dikaitkan dengan agama tertentu. "'Kalaupun dikait-kaitkan, maka fundamentalisme itu ada di setiap agama," Ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut PPI, yang juga didampingi Presidium Poros Pelajar Santri Indonesia (PPPSI) melayangkan sejumlah tuntutan. Dua di antaranya, Romo Magnis harus mengklarifikasi surat tersebut serta meminta maaf atas kekeliruan yang telah menimbulkan banyak prasangka negatif.
