Prabowo Subianto menyampaikan orasi saat mengunjungi pasar Ciparay, Bandung, Jabar, Kamis (3/7).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pemenangan nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sepakat konstitusi sudah memagari munculnya kepemimpinan otoriter. Koalisi Merah Putih meyakini sistem demokrasi akan tetap bertahan di bumi Indonesia dengan UUD yang ada.
Wakil ketua tim pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Mayen TNI (Purn) Sudrajat mengatakan, dalam konteks kekinian sudah tidak ada ruang untuk munculnya pemerintahan atau pemimpin otoriter. Karena UUD sudah menutup celah itu.
"Jadi ada orang yang menggemborkan akan terjadi isu diktator, otoritarian, semua yang berbau tidak demokrasi, itu isu karangan belaka," ujar dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Jumat (4/7).
Sudrajat mengatakan, masih banyak orang yang ada saat ini merupakan produk Orde Baru. Namun bangsa Indonesia sudah sepakat untuk menjalankan agenda reformasi dan menjalankan sistem demokrasi.
Ia menilai, isu pemerintahan otoriter sudah menjadi wacana berulang yang muncul ketika pemilihan umum. "Nyata-nyata itu tidak terjadi," kata mantan Kapuspen TNI itu.
Menjelang pilpres, ujarnya, muncul tudingan kalau Prabowo akan mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru dan bersikap otoriter.