REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut satu Hatta Rajasa menyetujui pengusutan kelompok kepentingan yang mengganggu proses renegosiasi kontrak pertambangan karena hal tersebut sangat merugikan kebijakan nasional dalam bidang energi.

"Kalau ada kelompok kepentingan yang membuat renegosiasi tidak berjalan harus kita sikat, karena renegosiasi menyangkut bangsa kita," kata Hatta dalam debat capres dan cawapres putaran terakhir yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Sabtu (5/7) malam.

Debat capres dan cawapres yang bertemakan "Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup" berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Selatan, dengan moderator Rektor Universitas Diponegoro Prof Sudharto P Hadi, Phd.

Hatta menanggapi jawaban pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menyepakati adanya investigasi dalam renegosiasi kontrak, karena banyak kelompok kepentingan yang menghambat proses renegosiasi.

Ia menjelaskan, renegosiasi kontrak pertambangan sangat menguntungkan bagi kepentingan negara karena dapat mendorong penerimaan yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu renegosiasi harus dilakukan dengan akuntabilitas dan tata kelola, untuk meminimalisir adanya kelompok kepentingan tertentu.