REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kembali menemukan dugaan pelanggaran pemilu di Kota Bandung dalam dua hari terakhir.

Wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta Bandung Edwin Senjaya menjelaskan, kampanye hitam tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti penyebaran poster, buku, dan buletin masjid yang menjelekkan pasangan nomor urut dua itu. 

"Kami menerima laporan, (pesantren) Daarut Tauhid dikirimi buku dan buletin masjid yang isinya menjelek-jelekan Prabowo-Hatta," katanya, Senin (7/7).

Selain itu, kata dia, di kawasan Cijawura, Kota Bandung juga ditemukan banyak poster yang berisi kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta. Poster itu, dibagikan ke seluruh warga di daerah tersebut 

"Tapi, warga tidak mengetahui siapa yang membagikannya. Karena tergelatak begitu saja," tambah dia.

Tidak hanya itu, kata Edwin, ada juga pelanggaran di masa tenang pemilu. Warga Perumahan Pandanwangi, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung misalnya, menerima surat yang isinya mengajak warga untuk memilih salah satu capres-cawapres. 

"Seluruh rumah di kompleks itu menerima surat ajakan memilih Jokowi-JK pada Ahad (6/7). Padahal itu kan sudah masa tenang," katanya.

Karenanya, ia langsung melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Bandung. Dari laporan tersebut, Panwaslu disebut mengakui kalau temuan tersebut ada unsur pelanggaran. "Panwaslu Kota Bandung akan segera menyelidikinya," katanya.

Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pun mengaku mengalami hal yang sama. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Pasangan Jokowi-JK, Tubagus Hasanudin mengaku diserang kampanye hitam melalui sejumlah selebaran yang dibagikan kepada masyarakat di Sumedang.

Ia mengatakan, selebaran tersebut berisi fitnah terhadap Jokowi. Antara lain, menyebut keterlibatan Jokowi pada kasus korupsi Transjakarta. "Kami mengetahui ini saat pelaku menyebarkan di sekitar Cadas Pangeran," kata Tubagus. 

Namun, ia mengaku gagal menangkap pelaku yang melarikan diri. Sehingga belum mengetahui persis siapa pelaku penyebar fitnah itu. 

Ia juga menduga adanya pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Jabar untuk mendukung salah satu capres-cawapres.