REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Hasil riset The Indonesian Institute mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan DKI Jakarta menyebutkan program jaminan kesehatan yang ditawarkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih spesifik dalam pembiayaan Kartu Indonesia Sehat.
"Jokowi-JK dengan KIS sama halnya seperti KJS di Jakarta. Pasangan ini akan menambah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berasal dari APBN dan APBD untuk buruh," kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dengan menambah iuran BPJS dari APBN dan APBD, maka kewajiban buruh membayar BPJS akan relatif lebih rendah. Anto menilai pasangan Jokowi-JK dengan KIS merupakan turunan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga kelanjutan dari program Kartu Jakarta Sehat di Jakarta.
"Pembiayaan jaminan kesehatan nasional dengan target sasaran bagi kaum miskin, disabilitas, dan buruh merupakan bentuk keberpihakan negara," tegasnya.
Selain itu, menurut dia, pasangan Jokowi-JK akan memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Namun di sisi lain, ujar Anto, pasangan tersebut menyebutkan mempercepat pelaksanaan BPJS Kesehatan.
"Apabila kita merujuk program BPJS Kesehatan saat ini, maka akan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya.
Dia mengatakan pemenuhan jaminan sosial bidang kesehatan sesungguhnya di bawah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan itu memandatkan pemerintah wajib memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Riset tersebut bersifat deskriptif analitis dengan lokasi di DKI Jakarta dengan berbagai macam pertimbangan antara lain wilayah yang laju pertumbuhan ekonominya terbesar di Indonesia. Riset itu dilakukan dari April hingga Juni 2014 dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan berjumlah 18 orang terdiri dari tiga orang representasi masyarakat miskin di setiap kotamadya di Jakarta dan tiga orang ahli.
Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan validasi data berupa "peer review". Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung enam partai seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung lima partai, seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKP Indonesia.
