REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi TNI, POLRI dan intelijen harus netral dalam menghadapi real count Pemilihan Presiden RI periode 2014-2015. Bukan hanya secara verbal atau tertulis, netralisasi juga harus menyangkut kebenaran dalam implementasi.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan implementasi prinsip netralitas penting untuk menjawab isu-isu yang menyatakan bahwa aparat keamanan dan intelijen berpihak pada satu kandidat tertentu.

"Elite politik harus menjaga netralitas, jangan memanas-manasi dan melibat-libatkan TNI, POLRI serta intelijen dalam persaingan politik," kata dia, Kamis (10/7).

Ikrar mengimbau dalam situasi munculnya perbedaan hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei, penjagaan aparat keamanan perlu diperketat lagi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

"Hal ini untuk menutup peluang bekerjanya vote trading (perdagangan suara) dengan memanipulasi suara dalam proaes rekapitulasi suara," ujar Ikrar.