REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan melakukan audit terhadap lembaga survei yang menjadi anggotanya. Audit ini akan dilakukan terkait dengan publikasi hasil hitung cepat (quick count) perolehan suara Pilpres 2014.

Hasil hitung cepat menunjukkan hasil yang berbeda. Ada yang menunjukkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ada juga yang Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Fadli Zon menilai, lembaga survei Indonesia memang tidak ada yang mengaudit.

"Jadi bisa seenaknya lembaga survei merilis tanpa ada satu pihak yang melakukan semacam pengawasan," kata Fadli di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (10/7).

Dengan langkah yang akan dilakukan Persepi, Fadli setuju saja. Namun, ia mengatakan audit itu harus dilakukan terhadap semua lembaga survei. Baik yang hasil hitung cepatnya memenangkan Prabowo-Hatta atau pun Jokowi-JK.

"Saya kira kalau audit itu harus semua," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Fadli menilai lembaga survei di Indonesia belum pada tahap stabil. Alasannya, menurut dia, lembaga survei itu masih ada yang menjadi konsultan politik. Sehingga, ia mengatakan, tidak begitu independen.

"Lembaga survei yang menjadi konsultan ada conflict of interest," kata dia. Salah satu yang menjadi sorotan Fadli adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Ia menilai SMRC milik Saiful Mujani sudah menjadi bagian dari konsultan politik pasangan nomor urut 2.

Fadli pun melihat Cyrus Network dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sudah memberikan dukungan untuk Jokowi-JK. "Jadi kalau lembaga survei itu sudah terafiliasi, kredibilitasnya pasti diragukan," kata Fadli.

Ada juga yang meragukan lembaga survei yang hasil hitung cepatnya memenangkan Prabowo-Hatta. Seperti Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Fadli menilai itu lembaga yang dapat dipercaya. Ia pun bisa menyatakan ketidakpercayaan pada lembaga lain. "Sekarang kredibilitas SMRC bisa kita ragukan," kata dia.