REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Penyelenggaraan Pilpres 2014 dinilai sebagai indikator penting dalam keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, pelaksanaan Pilpres 2014 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan SBY.
Pengamat Politik, Muhammad Qodari, menilai pemanggilan kedua kandidat capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke Cikeas bukan SBY sebagai King Maker melainkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal itu juga tidak bisa dilepaskan dari konferensi pers yang disampaikan SBY Rabu sore setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil quick count.
Menurutnya, SBY memanggil kedua capres terkait dengan menyikapi saling klaim kemenangan kedua kubu. Begitu ada melihat adanya perbedaan hasil quick count yang belum pernah terjadi dalam penyelenggaraan dua kali pilpres sebelumnya menimbulkan kebingungan, keresahan kedua kubu dan masyarakat.
"SBY harus mengambil peran sebagai mediator kepada kedua pasangan. Bukan untuk memenangkan salah satu pasangan," kata Qodari saat dihubungi Republika, Kamis (10/7).
Selain itu, menurut Qodari, agar situasi yang kondusif tidak menjadi kacau karena kedua kubu saling klaim dan kekhawatiran mobilisasi massa kedua kubu. Menurutnya tugas SBY itu penting sebab SBY sebagai pemerintah di mana sukses tidaknya Pilpres 2014 menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Ini menjadi PR besar bagi pemerintahan SBY. Bagaimana SBY menjalankan transisi kekuasaan dengan aman dan lancar. SBY punya tugas besar di akhir masa jabatannya," imbuh Qodari.
Qodari memprediksi dalam pemanggilan kedua capres ke Cikeas, SBY bicara dari hati ke hati untuk meminta keduanya menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta untuk menahan diri agar situasi tetap aman dan kondusif.
Sementara itu dia juga menilai SBY sudah tidak memiliki kontrol kekuasaan kepada presiden terpilih nantinya. Begitu transisi kekuasaan, presiden baru yang akan memegang jabatan. "SBY dua periode menyelesaikan jabatan dengan baik, jangan sampai dicederai penyelenggaraan pemilu yang kacau," imbuhnya.
