REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil lembaga survei yang tak kredibel dalam melakukan hitung cepat akan mendestruksi atau merusak publik. Karena, menghasilkan perbedaan yang cukup mencolok.

Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino meyakini lembaga survei tersebut sudah terfragmentasi secara tajam ke dalam dua kubu. Ada lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta.

"Yang menjadi masalah sekarang, masing-masing pasangan mengklaim mereka menjadi pemenang. Yang justru saya khawatirkan, jika sikap saling klaim ini tidak dikelola secara elegan dan berwibawa, hasilnya malah akan membawa kepada akhir yang destruktif," katanya.

Untuk itu, katanya, penting untuk melihat lembaga survei yang berpengalaman dan kredibel. "Atas pengalaman dan kredibilitasnya mereka kemudian membangun kepercayaan publik," kata Leo.

Pengalamannya tersebut bisa disimak dari kemampuannya melakukan hitungan cepat di beberapa pemilu dan pilkada. Melalui pengalaman pula hitungan cepat lembaga survei mendekati real count.

Terkait kredibilitas bisa ditunjukkan dengan independensi dan netralitas lembaga survei tersebut. Termasuk ketika mereka disewa oleh pasangan calon di saat pilkada.

Kedua, menurut Leo, penarikan sampel yang harus bersifat probability sampling, bukan non-probability sampling. Artinya, perbedaan hitungan cepat boleh jadi karena keteledoran dalam menentukan sampel yang probability itu.

"Ya, akan menjadi bermasalah kalau lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta mengambil sampelnya secara purposive di kantong-kantong pasangan calon nomor urut 1," ucapnya mencontohkan.

Ketiga, yakni sebaran sampel yang harus merepresentasikan keterwakilan pemilih Indonesia. Tidak bisa lembaga tersebut hanya mengutip sampel di Jawa dan Sumatra saja. Karena pemilih Indonesia bukan hanya dari dua pulau tersebut.