REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol), Ubedilah Badrun, menyatakan pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi soal lembaga surveinya paling unggul ketimbang KPU, merupakan paling provokatif sepanjang sejarah pemilu pasca-reformasi.

"Menurut pandangan akademik saya, itu paling provokatif dan paling absolut sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca-reformasi," katanya melalui siara persnya di Jakarta, Jumat.

Dikatakan dia, meragukan KPU sah-sah saja tetapi kalau sampai menganggap "quick count" sebagai kebenaran mutlak itu yang keliru. Secara akademik "quick count" itu hanya sampel, validitasnya tidak 100 persen karena ada dua faktor penting yang menentukan validitas Quick Count yaitu faktor penentuan sampel TPS yang harus mempertimbangkan keragaman segmentasi pemilih dan keragaman afiliasi politik pemilih dan kejujuran entri data suara dari surveyor di TPS dan kejujuran pengolah data di pusat data Quick count.

Karena itu tidak ada kebenaran mutlak dari Quick Count, kata dia, selain itu data kekeliruan Quick Count juga pernah terjadi di Indonesia saat pilkada di Jawa Timur tahun 2008 dan pilkada di Bali tahun 2013. Langkah terbaik saat ini adalah menghargai kerja kerja KPU dan menghargai keputusan KPU yang akan mengumumkan hasil pilpres 22 Juli 2014 mendatang.

"Jika ada perbedaan data solusi terbaiknya sudah ada melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sebelumnya dalam sejumlah media "online", Burhanudin Muhtadi menyatakan Jika KPU Menangkan Prabowo, Lembaga Survei Tuding KPU yang Salah, "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah".

Pilpres 2014, diikuti oleh dua capres/cawapres, Prabowo-Hatta nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut 2.