REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengatakan seluruh mata masyarakat Indonsia tertuju pada KPU.

Terlebih setelah adanya klaim masing-masing kubu capres yang menyatakan memenangkan pilpres versi penghitungan cepat. KPU menjadi titik akhir penghitungan resmi siapa yang akan menjadi presiden RI sebenarnya.

Karena itu, ia beranggapan, posisi KPU saat ini rawan dan rentan. Ia pun menegaskan KPU terutama para anggotanya yang tersebar di berbagai daerah harus bebas dari intimidasi pihak manapun agar bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

"KPU harus bebas anacaman dan intimidasi. Jadi suara dari daerah sampai pusat sama," katanya, Jumat (11/7).

Ia menagih janji kedua capres saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (9/7) di Cikeas, Bogor untuk menunggu pengumuman resmi.

"Kedua belah pihak sepakat, hasil KPU adalah hasil akhir. Karena itu, Presiden mengajak agar kedua pihak ikut mengamankan proses penghitungans uara dari daerah sampai pusat," katanya.

Ia beranggapan janji tersebut sama artinya dengan kedua pihak sepakat agar para pendukungnya tidak euforia berlebihan dan sepakat menempuh jalur konstitusional.