REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengatakan klaim kemenangan yang disampaikan pihak pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) merupakan hal yang terlalu dini jika didasarkan pada mekanisme lembaga survei.

''Itu tak bisa dijadikan dasar hukum maupun rujukan utama bagi klaim kemenangan,'' kata Syahganda menyikapi maraknya aksi klaim sepihak Jokowi-JK pascapencoblosan 9 Juli silam lewat keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Sabtu (12/7).

Syahganda mengatakan perangkat hitung cepat itu semata-mata hanyalah alat untuk memprediksi hasil suara sementara di luar fungsi KPU. "Jadi tidak masuk akal menyatakan Jokowi-JK telah memenangi Pilpres, atas dasar adanya asumsi serta prediksi melalui data quick count yang masih belum dipastikan kebenarannya," ujarnya.

Ia mensinyalir data quick count ini telah dijadikan bentuk psy war (perang urat syaraf) dari pihak Jokowi-JK dalam menetapkan pemenang Pilpres. Padahal di satu sisi, kata dia, data lembaga survei yang berkiblat ke Jokowi-JK tergolong masih perlu dipertanyakan.

''Sehingga menjadi keharusan tim Prabowo-Hatta untuk mengumumkan ihwal kemenangan yang diraihnya saat hari bersamaan, Rabu (9/7/2014) usai pencoblosan suara Pilpres.''

Syahganda mengatakan, lembaga survei untuk kepentingan Jokowi-JK seharusnya tidak terburu-buru menciptakan opini kemenangan yang seolah-olah final. Apalagi cara yang ditempuhnya, kata dia, dapat dinilai tidak etis karena dibarengi motif tanpa keinginan menunggu pengumuman KPU selaku institusi paling berwenang menyangkut pelaksanaan Pilpres.

Lebih parah, lanjutnya, langkah yang dibangun kelompok lembaga survei versi Jokowi-JK itu kini membawa kebingungan di masyarakat luas. "Sebab, datanya kan memang masih lemah termasuk dengan kualifikasi yang bersifat sementara," katanya.