REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Publik, Agung Priatna, mengatakan seharusnya semua lembaga survei mendeklarasikan diri sebelum merilis hasil surveinya berupa data quick count. Deklarasi itu harus disampaikan dengan tegas dan berulang-ulang jika quick count itu sifatnya prediksi dan sebatas informasi bukan sebagai acuan kemenangan pemilu.

"Kita tunggu hasil sesungguhnya adalah yang dikeluarkan oleh KPU, itu yang luput disampaikan lembaga survei. Mungkin tema-teman terlau bersemangat," katanya saat menyampaikan pendapatnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, dengan tema Republik Quick Count, Sabtu (12/7).

Padahal, kata Agung, deklarasi sebelum menyampaikan hasil quick count itu sudah menjadi standar dan sudah diatur dalam UU tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kedepannya harus dijadikan standar deklarasi itu dan memang sudah ada di dalam undang-undangnya," ujarnya.

Sehingga, kata Agung, tidak salah jika ada salah satu kandidat yang berani mendeklarasikan kemenangan setelah melihat hasil quick count yang dikelurkan lembaga survei.

Agar saling klaim kemenangan tidak terulang pada pemilu selanjutnya, kedepannya kata Agung, harus ada kelompok yang bisa mengontrol lembaga survei dari masalah pendanaan. Jadi kata dia, semua masyarakat baik individu maupun perusahaan boleh memberikan danan kepada lembaga survei untuk medapatkan data quick cont.

Namu pemberian dana itu tidak boleh ada yang lebih dominan, sehingga dana itu bisa disebut dana netral dari masyarakat dan tidak terjadi setting untuk merubah angka.

"Jadi disitu bisa dibuat siapa yang kredibel untuk menggunakan dana itu dari awal," katanya.