REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tujuh partai politik telah menandatangani piagam deklarasi koalisi permanen Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta. Tetapi, Partai Demokrat (PD) hanya diwakili oleh Ketua DPD PD DKI Jakarta Nachrowi Ramli saat penandatanganan piagam.

Padahal, ketika penandatanganan piagam tersebut, semua dilakukan oleh ketua umum dan sekjen masing-masing partai anggota koalisi. Banyak pihak menilai, sikap Demokrat mencerminkan ketidakseriusan partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan membantah penilaian tersebut. Dia mengaku ketidakhadiran jajaran DPP PD karena ada agenda rapat pengawalan suara Prabowo-Hatta. Rapat dilakukan oleh 148 anggota Fraksi PD di seluruh Indonesia. "Itu juga tidak kalah penting," katanya saat dihubungi ROL, Selasa (15/7).

Menurut dia, penandatanganan koalisi di parlemen sudah dilakukan pada pekan lalu oleh semua fraksi dari Koalisi Merah Putih termasuk Partai Demokrat. Hal itu secara substansi sudah cukup dan tidak perlu ada yang dikoreksi. Beberapa poin kesepakatan juga tercantum di dalamnya.

Sebab, kata dia, fraksi-fraksi yang ada di parlemen merupakan kepanjangtanganan partai politik. Artinya, apa yang disepakati di parlemen sudah representatif dari partai politik secara institusi. "Secara substantif sudah dapat dan tetap terjaga," ujarnya.

Ramadhan juga mengatakan, Demokrat berkomitmen untuk selalu bersama Koalisi Merah Putih. Kalaupun KPU memutuskan bahwa Jokowi-JK yang menang, partai berlambang bintang mercy itu akan ikut berada di luar pemerintahan. "Sama mulianya kok di luar ataupun di dalam (pemerintahan)," katanya.