REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sebanyak 12 organisasi kemasyarakatan berbasis massa Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk menghargai kinerja KPU dalam rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.
 
“UU mengamanatkan kepada KPU sebagai penyelenggara resmi Pemilu. Hasil akhir juga ada di tangan KPU, kita semua harus menghargai itu,” kata Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya No.164, Selasa (15/7).
 
Pernyataan LPOI tersebut menyikapi adanya sejumlah pihak yang belakangan memilih mendeklarasikan kemenangan salah satu Capres dan Cawapres, mendahului pengumuman resmi KPU pada tanggal 22 Juli mendatang. “Kami menyayangkan jika ada pihak-pihak tertentu yang mendahului KPU menyatakan kemenangan Capres pilihannya. Jangan lakukan itu, karena berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,” tambah Kiai Said.
 
Sekretaris Umum LPOI Luthfi A. Tamimi, menambahkan pihaknya juga mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang mulai menyuarakan tentangan atas hasil rekapitulasi KPU jika tidak memenangkan Capres dan Cawapres yang didukungnnya.
 
“Ini yang mengkhawatirkan. Ini sama dengan melawan keputusan yang dilindungi Undang-undang. Ini yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, dan aparat, baik TNI maupun Polri harus menindak tegas,” kata Luthfi.
 
Dalam keterangannya Luthfi juga mengtakan, LPOI mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah berjanji menolak keterlibatan asing jika terjadinya perselisihan dalam keputusan akhir Pilpres 2014. “Kami sampaikan kami di belakang Pak Presiden, menolak keterlibatan asing dalam penyelesaian masalah Pilpres,” pungkasnya.
 
Konferensi pers LPOI dihadiri oleh seluruh perwakilan ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Azikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Persatuan Umat Islam.