REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid meminta otoritas keamanan dalam negeri tidak mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kecemasan di masyarakat. 

Hidayat mengatakan perintah tembak di tempat bagi perusuh pilpres yang dikeluarkan Panglima TNI justru bisa menciptakan ketegangan di masyarakat. 

"Saya agak khawatir dengan pernyataan terbuka semacam itu. Malah justru menambah ketegangan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/7).

Ketua Fraksi PKS DPR itu sepakat kalau aparat harus bersikap tegas terhadap berbagai potensi kerusuhan. Namun ketegasan itu hendaknya jangan malah menciptakan ketegangan di masyarakat. 

"Prinsipnya tentara harus bersikap tegas. Tapi jangan sampai ketegasan menimbulkan ketegangan," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang sudah terbangun jangan sampai ternodai oleh tindakan otoriter aparat. PKS pun tak ingin kekerasan yang terjadi saat reformasi 1998 kembali terulang. "Di mana pohon saat itu dirusak. Darah tidak bersalah tumpah," katanya.

Hidayat berharap, TNI bisa menjaga pencapaian demokrasi di Indonesia. Tidak semestinya senjata yang dibeli menggunakan uang rakyat digunakan untuk menembak rakyat. 

Hidayat juga meminta masyarakat agar bisa menjaga kondusifitas keamanan saat hari penetapan pemenang pemilu 22 Juli 2014. Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang mengadu domba.

Apalagi, karena memang banyak pihak ketiga yang memanas-manasi mengompori rakyat. "Tidak tepat kalau ada senjata yang dibeli menggunakan uang rakyat kemudian digunakan menembak rakyat. Rakyat jangan mudah terprovokasi," kata Hidayat.