REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tim Prabowo-Hatta menemukan?pelanggaran berat dalam pemilu presiden di Jawa Timur dan menuntut pencoblosan ulang di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jember dan beberapa daerah lainnya.

Tokoh Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata yang berada di Surabaya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Rabu, menyatakan berbagai kalangan alumni Kelompok Cipayung pun (seperti HMI, GMNI, PMII) sependapat bahwa pilpres di kawasan itu sebaiknya diulang pencoblosannya karena bermasalah berat.

"Masalahnya sangat keruh dan desakan bagi perlunya pencoblosan ulang itu, amat rasional dan 'urgent'," kata Nehemia.

Ketua Tim Koalisi Merah Putih Jatim, Soepriyatno, menambahkan di beberapa kabupaten, dengan adanya temuan pelanggaran pemilu, pihaknya menuntut pencoblosan pemilu ulang di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jember dan daerah lainnya.

Tim pemenangan Prabowo-Hatta Jatim yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mengungkapkan, banyak praktik kecurangan pada pilpres yang terjadi di Jawa Timur.

Kecurangan itu terjadi di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo. "Di kawasan ini, kecurangan sangat masif," kata Soepriyatno.

Salah satu modusnya, kata dia, adalah menggunakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). "Di Surabaya saja ada 55.285 suara pengguna DPKTb di 1.000 TPS lebih, kami duga mereka adalah pemilih siluman yang mencoblos tanpa pakai form A5," kata Soepriyatno.

Pihaknya telah menginstruksikan tidak menandatangani berita acara penghitungan suara di seluruh PPK di Surabaya. KPU Kota Surabaya diminta untuk membuka dokumen DPKTb.

"Supaya kami tahu apakah ada pengerahan massa atau tidak yang menggunakan DPKTb itu. Kami tidak persoalkan mereka mencoblos pasangan nomor urut 1 atau 2, tapi yang penting mereka punya hak suara atau tidak (menggunakan form A5). Kalau tidak, berarti itu kan pemilih siluman," tegasnya.

Koordinator Tim Media Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta Jatim, Hendro T Subiantoro, menuturkan pihaknya akan lebih fokus untuk melakukan pendalaman dan pengawalan penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Jatim daripada sekadar melakukan pencitraan.

"Fokus kami utamanya pendalaman terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu selama pilpres berlangsung," kata Hendro.

Pihaknya meminta dilakukan pencoblosan ulang di Surabaya, Kabupaten Malang, Mojokerto, Sidoarjo dan Kediri."Kami telah mempersiapkan mulai sekarang bukti-bukti kecurangan dan fakta-faktanya untuk dilaporkan ke DKPP, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu," katanya.

Dia juga menyampaikan hasil real count tim pemenangan Prabowo-Hatta Nasional per 13 Juli pukul 13.03 WIB, yakni dari 89.347.075 suara masuk (70,45 persen TPS), disebutkan suara Prabowo-Hatta mencapai 46.006.830 suara (51,49 persen) dan Jokowi-JK 43.339.245 suara (48,51 persen).

"Secara nasional kami menang, kami tidak mau pusing mereka buat real count di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Yang penting KPU harus tegas jangan terpengaruh provokasi pihak luar. Kami siap menang dan siap kalah," katanya.