REPUBLIKA.CO.ID,batam-- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kepulauan Riau menilai reaksi Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berlebihan karena meminta pendukung dua pasangan calon presiden untuk menunda deklarasi kemenangan dalam Pilpres.

"Itu kekhawatiran yang berlebihan," kata Ketua PDI Perjuangan Kepri Soerya Respationo di Batam, Rabu.
Ia mengatakan Wali Kota tidak perlu khawatir akan adanya konflik dan kericuhan dalam tahapan perhitungan, karena pihaknya menghormati seluruh proses Pilpres.

"Yang paling penting itu, pelaksanaan perhitungan transparan dan fair," kata pria yang juga Wakil Gubernur Kepri itu.

Ia mengatakan pihaknya tidak menyiapkan pasukan khusus untuk melakukan pemaksaan kehendak terkait hasil Pilpres, sehingga Wali Kota tidak perlu berlebihan menanggapinya.

Memang, seluruh tim Jokowi-JK diinstruksikan untuk Siaga I. Namun, bukan untuk tindak kekerasan, melainkan mengawal suara agar tidak dicurangi.

"Siaga I untuk mengawal suara, mulai dari perhitungan sampai pengawalan surat suara yang disimpan di KPU," kata dia.

Hingga kini pihaknya belum menemukan tindak kecurangan dalam proses perhitungan suara di Kepri. Dan jika menemukan, dipastikan pihaknya tidak akan melakukan tindakan anarkis.

"Ada aturannya, kalau menemukan kecurangan, dilaporkan oleh tim pemenangan ke Panwas. Kalau masuk kriminal laporkan ke polisi," kata Soerya yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Wilayah Sumatera.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengharapkan pasangan capres baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mendeklarasikan kemenangan sebelum diumumkan secara resmi oleh KPU.

Wali Kota juga meminta warga tidak berspekulasi atau secara berlebihan menganggap angka-angka kemenangan yan ditampilkan beberapa lembaga survei akan sama dengan penghitungan KPU.

"Masyarakat harap tunggu penetapan KPU pada 22 Juli mendatang. Hindari perdebatan berselisih paham. Jangan menduga-duga dulu," kata Wali Kota.