REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pengumuman resmi KPU, capres nomor urut 2, Joko Widodo dan pendampingnya Jusuf Kalla, mengajukan tawaran rekonsiliasi kepada pasangan nomor urut 1. Tawaran ini harus dimaknai sebagai keinginan untuk menuntaskan pesta demokrasi dalam kegembiraan dan perdamaian dalam kerangka NKRI.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, menjelaskan ada tiga hal penguat mengapa tawaran tersebut patut diapresiasi publik dan direspons baik oleh pasangan nomor 1. Pertama, tawaran rekonsiliasi tersebut harus dilihat sebagai momentum untuk menuntaskan tahun politik dengan persaudaraan dan persatuan yang makin kuat dan kokoh.

"Momentum tersebut juga dapat pula dilihat sebagai moment penuntasan untuk kembali bahu-membahu membangun Indonesia lebih baik," ujar Muradi, kepada Republika, Jumat (18/7).

Kedua, tawaran rekonsiliasi tersebut juga akan memberikan stimulasi cooling down bagi pegiat demokrasi, relawan, partai politik dan masyarakat yang dalam lima bulan terakhir terbelah oleh kepentingan partai politik dan pendukung capres/cawapres.

Ketiga, tawaran rekonsiliasi tersebut juga akan mengubah peta politik, dari yang semula terbagi dua kutub menjadi peta politik yang lebih cair. "Hal ini akan mampu memberikan bangunan komunikasi politik yang lebih terbuka dan tidak saling mencederai satu dengan yang lain," paparnya.

Cairnya dua kutub besar ini mengindikasikan akan terbangun peta baru yang lebih santun dan memiliki visi untuk indonesia yang lebih baik.