REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ajakan rekonsiliasi yang ditawarkan calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai bentuk pendidikan politik yang penting di era demokrasi partisipatif saat ini. Kesediaan calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Jokowi juga menunjukkan bahwa keduanya mempriotritaskan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan dan gerbong politiknya.

Pengajar Komunikasi Politik Unpad, Bandung, Kunto Adi Wibowo menilai pendidikan politik yang disampaikan oleh kedua capres ini adalah peran para kontestan semakin penting untuk meyakinkan konstiutennya bahwa konstetasi harus diselesaikan di bilik suara dan tidak di tempat lain. Kedua, kata dia, gesekan di akar rumput yang dibahan bakari dengan isu agama, ras, dan bahkan komunisme mengundang memori kolektif tentang kekerasan dan konflik horisontal membutuhkan suri tauladan dari para capres dan cawapres bahwa semua isu yang berpotensi memecah-belah bangsa harus dihentikan dan digantikan dengan perbincangan tentang bagaimana mengarahkan energi di akar rumput demi partisipasi politik yang positif bagi pembangunan bangsa.

"Ketiga, mesin-mesin oligarki serta elite politik di balik kedua capres yang bertaruh habis-habisan untuk memenangkan jagoannya perlu disadarkan bahwa jagonya kini lebih memilih keutuhan bangsa daripada kepentingan segelintir kelompok," kata Kunto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/7).

Menurutnya, tidak ada pilihan terbaik bagi bangsa ini kecuali terjadinya rekonsiliasi antara kedua calon presiden. "Siapapun yang mengajak terlebih dahulu dan yang terpenting merealisasikannya," ujarnya.

Leo menambahkan, bangsa ini membutuhkan lebih dari sekedar ajakan pertemuan, apalagi jika dibajak dengan kepentingan pemain oligarki yang memaksakan kepentingannya dengan menyandera keutuhan bangsa dan partisipasi rakyat.