REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bayquni, pengajar komunikasi politik  Universitas Moestopo Beragama, menyatakan upaya untuk menunda pengumuman hasil perhitungan final hasil pemilu presiden merupakan bentuk delegitimasi terhadap pemerintahan yang berdaulat.

Bayquni juga menyindir penentuan 22 Juni 2014 sebagai hari pengumuman hasil perhitungan suara pilpres itu bukanlah seperti menghitung biji kacang saja. ''Tetapi ini sudah dilakukan dengan perhitungan yang matang, baik secara proses maupun secara hasil,'' katanya di Jakarta, Sabtu (19/7).

Seperti diketahui hasil perolehan sementara hasil pilpres, pasangan Prabowo - Hatta telah meraup 48,53 persen suara. Pesaingnya, Joko Widodo - Jusuf Kalla tercatat telah mengumpulkan 51,47 persen.

Bayquni mengatakan bila kubu Prabowo-Hatta ingin menunda pengumuman hasil perhitungan final lalu direstui oleh KPU maka hal ini merupakan bentuk delegitimasi terhadap pemerintahan berdaulat.

Bayquni menambahkan, hal sangat penting lagi adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyatakan bila hasil tanggal 22 Juni dianggap tidak layak maka dapat dilanjutkan ke proses Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini artinya di sini tidak perlu ditunda. Kan sudah ada mekanisme yang dibuat oleh Presiden SBY. Bila ditunda justru delegitimasi pemerintah yang berkuasa,'' ujarnya.