REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaati rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Menurutnya, hal itu akan berdampak terhadap legitimasi dari proses pelaksanaan pilpres.

"Saya sangat mempertanyakan legitimasi dari proses ini dan kami bisa menganggap proses ini cacat," katanya dalam keterangan pers di Hotel Four Seasons, Ahad (20/7).

Prabowo mengatakan, penyelenggara pemilu harus menaati sumpahnya untuk menjamin proses pilpres berlangsung bersih dan transparan. Dia meminta, jika ada indikasi ketidakberesan dan Bawaslu merekomendasikan untuk PSU, maka KPU wajib melaksanakan. "Kalau tidak melaksanakan itu bisa dipidanakan," ujarnya.

Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham mengatakan, tim pemenangan Prabowo-Hatta meminta kepada KPU untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu di beberapa daerah.

Di antaranya, rekomendasi dari Bawaslu Jawa Timur yang meminta pemungutan suara ulang (PSU) di 6 kabupaten/kota. Kemudian di DKI Jakarta dimana Bawaslu merekomendasikan 5814 TPS dilakukan PSU. selain itu juga di Jawa Tengah, Sumatra Utara dan beberapa daerah lainnya.

Tim Prabowo-Hatta, lanjut Idrus, juga meminta kepada DKPP agar mengambil tindakan tegas terhadap oknum penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, yang tidak memperhatikan rekomendasi dari Bawaslu. Dan juga menindak tegas oknum-oknum yang terlibat rekayasa pemilu, baik langsung maupun tidak.

"Tim hukum Prabowo-Hatta berpandangan bahwa anggota KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dipidanakan dan berpandangan bahwa, anggota KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu bisa dipidanakan," katanya.