Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Prabowo-Hatta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanjutkan rekapitulasi nasional. Mereka beralasan, banyaknya indikasi kecurangan yang terjadi harus terlebih dahulu diselesaikan secara tuntas.
"Kami meminta agar tidak melanjutkan rekapitulasi sebelum menyelesaikan masalah yang ada," kata anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham dalam keterangan resminya di Jakarta, Ahad (20/7).
Idrus mengatakan, tim hukum pasangan Prabowo-Hatta menemukan banyak kecurangan yang terjadi di berbagai daerah. Seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, kata dia, terindikasi ada gerakan masif untuk merekayasa hasil pilpres.
Sekjen Partai Golkar itu menambahkan, tim pemenangan Prabowo-Hatta meminta kepada KPU untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberapa daerah.
Di antaranya, rekomendasi dari Bawaslu Jawa Timur yang meminta pemungutan suara ulang (PSU) di 6 kabupaten/kota. Kemudian di DKI Jakarta dimana Bawaslu merekomendasikan 5814 TPS dilakukan PSU. selain itu juga di Jawa Tengah, Sumatra Utara dan beberapa daerah lainnya.
