REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu calon presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta, mengaku punya bukti-bukti yang kuat adanya dugaan kecurangan dalam pilpres kemarin. Sayangnya, data tersebut belum bisa disampaikan lantaran begitu banyak data-data terkiat adanya kecurangan masih yang terjadi.

"Data-data siap. Sekarang tidak mungkin dirincikan karena cukup banyak data-datanya," ungkap Idrus, di Jakarta, Ahad (20/7).

Idrus menceritakan, laporan tim hukum Prabowo-Hatta mengatakan, rekomendasi Bawaslu mengenai Pemilihan Suara Ulang (PSU) tidak sepenuhnya dilakukan oleh KPU. Melainkan, PSU baru dilakukan dibeberapa daerah."Setelah mencermati pemaparaan yang disampaikan tim hukum Prabowo-Hatta, baik di Jakarta dari Jatim, Jateng dan beberapa daerah lainnya," kata Idrus.

Idrus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat nasional. Sebab, banyak ditemukan kecurangan dalam proses pencoblosan sampai tahap perhitungan.

Pihaknya meminta, KPU mengutamakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungusan suara ulang (PSU) di beberapa daerah. "Kami meminta untuk tidak melanjutkan rekapitulasi perhitungan suara sebelum menyelesaikan masalah yang ada," kata Idrus.