REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertimbangkan sikap oposisi. Langkah itu ditempuh jika Jokowi dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memenangkan Pilpres 2014.

Sekjen PPP Romahurmuziy menyatakan oposisi sangat mungkin ditempuh. Hal ini menurutnya akan ditempuh dengan semangat perjuangan partai yang ada.

"Kalau kami di luar (pemerintah) ini menjadi ekperimentalisasi dari roh perjuangan partai. Kita siap berada di luar," kata Romahurmuziy di Jakarta, Ahad (20/7).

Sikap oposisi yang akan ditempuhnya akan menjadi penyeimbang dalam menyikapi pemerintahan di parlemen nanti. Pandangan yang dikemukakan tentu harus obyektif. Tidak didasari emosional.

Menurut Romahurmuziy, hal ini akan membuahkan pemikiran dan sikap partai yang jernih. Tidak melulu mengkritisi pemerintah. Apa yang baik tentu akan dikatakan baik dan begitu sebaliknya.

Romahurmuziy mengungkapkan sejak reformasi PPP selalu menjadi partai politik pendukung pemerintah selama 17 tahun. Hal itu memberikan pengalaman yang lebih untuk mencoba posisi baru di periode 2014-2019.

Romahurmuziy mengatakan selama masuk menjadi bagian pemerintah, PPP dinilai kehilangan ruh perjuangannya. Bahkan, perolehan suara partai terus menurun di Pemilu.

Bagi PPP, semangat perjuangan berbasis ke konstitusi menjadi oposisi di pemerintahan akan membangkitkan semangat dan idealisme partai. Meski begitu, Romahurmuziy mengaku jika nanti PPP mengambil sikap menjadi oposisi tentu akan menghadapi berbagai rintangan.

Salah satunya tingkat kepercayaan publik akan rendah. "Tapi itu semua tergantung bagaimana keputusan Ketua Majelis Syariah PPP dalam menyikapi hal ini," ujar Romahurmuziy.

Sikap oposisi ini tidak bisa diambil sepihak. Harus melalui keputusan bersama. Sesepuh PPP yang ada dalam majlis syariah akan membicarakan lebih lanjut. Pertimbangan-pertimbangan akan dibuat untuk melegitimasi sikap PPP kedepan.