REPUBLIKA.CO.ID, AMBON - Keterlibatan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam politik praktis karena perhitungan cepat (quick count) pemilihan presiden dan wakil presiden yang mereka lakukan harus diusut agar nama baik lembaga penyiaran publik itu bisa dipulihkan, kata seorang pengamat politik di Ambon.
"Corong demokrasi itu berletakkan dengan apa adanya, bukan ada apanya, ditakutkan ada yang mempengaruhi dan mengkonstruksi sikap RRI terhadap independensi dan visi penyiaran, ini yang harus diusut hingga tuntas," kata Amir Kotarumalos, Ahad (20/7).
Amir, yang juga dosen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Pattimura mengatakan, besar kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang telah mengkonstruksi dan mempengaruhi sikap RRI untuk melanggar visi penyiaran dan independensinya sebagai lembaga pers yang selama ini bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
Oleh karena itu, tak hanya dalang di balik keterlibatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dalam survei pehitungan cepat Pilpres 2014, melainkan dasar metodeologi yang digunakan dalam proses survei tersebut juga harus diusut demi nama baik RRI.
"RRI sama dengan media massa lainnya harus bekerja sesuai tupoksinya, tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kalau tidak, independensi RRI sebagai institusi pers juga harus dipertanyakan, apakah ada keberpihakan oleh RRI terhadap salah satu kubu," katanya.
Dia menambahkan, sebagai lembaga penyiaran resmi milik pemerintah, RRI adalah corong demokrasi yang seharusnya membantu proses percepatan demokrasi elektrolar di Indonesia dengan tetap mempertahankan independensi pers, dan tidak menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat.
"Jika menggunakan positifisme pers maka RRI adalah corong bagi masyarakat dan demokrasi elektrolar kita. Karena itu independensinya harus tetap dijaga," kata Amir.
"Apa yang telah terjadi ini patut disesalkan juga, apalagi kita tahu selama ini RRI telah bekerja keras menyiarkan informasi ke masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil," tambahnya.
