REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin menguat. Untuk memuluskan langkah tersebut, PPP akan menjadwalkan pelaksanaan Mukernas pascapenetapan hasil Pilpres oleh KPU.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mengatakan, langkah untuk mendukung pemerintahan mendatang tersebut bukan diambil dengan cara gegabah tetapi sudah melalui pertimbangan mendalam. Bahkan, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair juga menyarankan agar parpol berlambang kabah tersebut ikut mendukung pemerintah demi kemaslahatan umat.

“Akhir pekan lalu kami sowan ke KH Maimun Zubair, beliau meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Selain itu, mayoritas DPW di Indonesia menginginkan hal yang sama,” kata Suharso lewat rilis yang diterima ROL, Senin (21/7).

Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut mengungkapkan, perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai bukan oleh individu-individu. Dirinya juga mengaku sudah mendapat informasi kalau Hatta Rajasa sudah legawa terhadap apapun hasil KPU. “Bahkan, putra Pak Amien Rais pun sudah memberikan selamat. Makanya tidak heran ketika konfrensi pers Prabowo tidak didampingi Hatta Rajasa,” urainya.

Ketika ditanya kemungkinan adanya ganjalan dari Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Suharso enggan berspekulasi lebih jauh. Menurut dia, keputusan organisasi mengikat semua anggotanya. Dia juga menegaskan, DPW PPP juga mengajukan permintaan agar Suryadharma Ali nonaktif dari ketua umum untuk berkonsentrasi ke masalah hukum.

“Tapi Mukernas tidak dimaksudkan untuk mengganti ketua umum. Cuma memang ada permintaan dari DPW-DPW agar ketua umum nonaktif agar konsentrasi ke masalah hukum,” kata Suharso.