REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Rakyat Anti-Kecurangan Pemilu (ARAKP) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (21/7). Mereka menuntut KPU menunda penghitungan suara pilpres.

"Masih banyak kecurangan berupa mark up suara untuk Jokowi-JK yang terjadi di TPS tapi belum disikapi oleh KPU," ujar humas ARAKP Jimmi CK, Senin.

Menurut dia, aksi demonstrasi dilakukan untuk memberi tekanan politik kepada KPU.

"Jika kami diam, dunia tidak tahu kalau KPU tutup mata terhadap kecurangan ini. KPU harus merasakan terjadi kecurangan dan bisa merespons kecurangan tersebut," ujarnya.

Aksi tersebut juga ditujukan agar mata rakyat Indonesia terbuka terhadap praktik kecurangan pilpres. "Rakyat harus tahu kalau hak politik mereka dirampas dengan culas oleh pasangan nomor dua dan KPU membiarkannya," jelasnya.

Ia menilai, pilpres kali ini juga banyak kecurangan dari sebelumnya. Kecurangan tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistemik. 

"Dari awal mereka sudah berniat curang. Agar kecurangan tersebut tidak terendus, mereka lempar dulu opini bahwa kubu Prabowo-Hatta yang curang. Ini namanya maling teriak maling," ungkap dia.