REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesaat sebelum KPU mengumumkan pemenang pilpres, Prabowo Subianto menyatakan menolak keputusan pilpres. 

"Sikap ini terpaksa dipilih bukan karena kalah atau menang. Tapi karena kecurangan yang masif, sistemik dan terstruktur dalam pilpres diabaikan oleh KPU," ujar penasehat relawan Prabowo-Hatta, Letjen TNI Suryo Prabowo di rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7).

Menurutnya, berbagai kecurangan pada pilpres sudah disampaikan kepada KPU. Bawaslu sebagai lembaga negara resmi yang mengawasi pilpres juga berpendapat serupa. 

"KPU tetap menutup mata dan telinga terhadap kecurangan tersebut. Prinsip jujur dan adil dalam Pemilu diabaikan begitu saja," ungkapnya.

Sore ini, KPU akan mengumumkan siapa pemenang pilpres. Menurut Suryo, pengumuman KPU belum dapat menjadi legitimasi seseorang untuk bisa menjadi presiden. 

"Selama masih ada masalah dan masalah tersebut belum diselesaikan MK, maka belum ada keputusan tetap yang bersifat mengikat," tegasnya.

Ia menjelaskan, permintaan untuk tidak mengajukan guggatan ke MK sama saja melecehkan rasa keadilan.

"Siapa pun yang merasa dirugikan, berhak mengajukan gugatan ke MK bila memang punya bukti dan saksi yang cukup kuat. Kami punya bukti kecurangan pilpres ini bersifat masif, terstruktur dan sistematis," bebernya.

Prabowo, lanjutnya, akan berjuang sampai habis-habisan demi menegakkan kebenaran yang diyakininya.

"Tampaknya berlanjut ke MK. Sepanjang hukum menjamin hak warga negara untuk mengajukan gugatannya dalam mencari keadilan, Prabowo akan menempuh jalan damai. Jadi ini bukan masalah kalah atau menang, tapi soal kejujuran dan kebenaran," papar dia.