REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Johanes Tuba Helan berpendapat, penolakan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap pilpres 2014 tidak berpengaruh terhadap hasil Pilpres 9 Juli 2014.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dapat melanjutkan proses rekapitulasi dan penghitungan suara, serta menetapan pasangan yang meraih suara terbanyak sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Selasa (22/7).

Johanes Tuba Helan menjelaskan, dalam UU 42 tahun 2008 melarang calon mengundurkan diri, sehingga proses dapat berjalan terus.

"Undang-undang melarang pengunduran diri calon, maka proses jalan terus. KPU silakan menetapkan hasil Pilpres 9 Juli 2014," tuturnya.

Bagi yang tidak menerima hasil, silakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan menolak pilpres 2014. Ia menilai banyak terjadi kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang.