REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menolak dan menarik diri dari proses Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Pasangan nomor urut 1 itu menilai banyak persoalan dan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang tidak ditindaklanjuti.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan, penolakan ini sebagai bentuk kritik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dinilai melaksanakan tugasnya tidak adil dan independen. Tantowi membantah jika penolakan ini sebagai bentuk kengototan Prabowo-Hatta untuk menang. Karena dari 52 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai bermasalah, ia mengatakan, ada juga suara milik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Jadi tidak benar rekan-rekan jika kami menggugat ini karena kami ngotot mau menang," kata dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7).

Tantowi mengatakan, ada pertanyaan mengenai momen pernyataan penolakan proses pemilu pada hari ini. Ia mengatakan, hal itu dilakukan karena tidak mudah untuk mengumpulkan data dari sekitar 479 ribu TPS di seluruh Indonesia. KPU pun akan merampungkan rekapitulasi suara Selasa ini. "Kalau pengumuman lusa, kami terus akan mencari data," kata politisi Partai Golkar itu.

Menurut Tantowi, tim Prabowo-Hatta sudah mengajukan gugatan ke KPU secara berkesinambungan. Namun, ia mengatakan, banyak temuan yang tidak ditindaklanjuti. Bahkan rekomendasi Bawaslu pun, menurut dia, tidak dilaksanakan KPU. Ia pun menyebut saksi yang mengikuti rapat pleno KPU pernah meminta pembukaan kotak suara. "Kita hitung, tidak mau KPU," ujar dia.

Tantowi mencontohkan adanya pengaduan akan kejanggalan di sekitar 5.800 TPS di wilayah DKI Jakarta. Namun hanya 13 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang. Ia mengatakan, hasilnya Prabowo-Hatta tetap kalah. Akan tetapi terlihat ada perubahan. "Dukungan suara untuk Prabowo-Hatta turun 30 persen dan dukungan untuk Jokowi-JK turun 50 persen," kata dia.

Karena itu, Tantowi mengatakan, wajar apabila Prabowo-Hatta mengajukan keberatan ke KPU dan akhirnya menolak proses pemilu yang masih berlangsung. Ia mengatakan, tim Jokowi-JK pun pasti akan melakukan hal serupa apabila berada pada posisi tim Prabowo-Hatta. Menurut dia, Prabowo-Hatta selalu siap untuk menang atau kalah. "Kalau proses pemilu itu dilaksanakan oleh KPU secara jujur, adil, transparan, dan independen," ujar dia.