REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menolak dan menarik diri dari proses Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Selasa (22/7). Sebagai salah satu pengusung, Partai Golkar mendukung langkah pasangan dari koalisi Merah Putih itu.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, partainya siap berada di luar pemerintahan ke depan. "Tidak selalu partai politik harus ada di pemerintahan. Golkar pun harus siap kalau seandainya tidak dalam pemerintahan karena Golkar yang sekarang ini Golkar yang era reformasi," kata dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa.

Akbar menjelaskan, Golkar era reformasi ittu mempunyai paradigma baru. Paradigma itu, menurut dia, menjaga kepentingan partai berlambang Pohon Beringin itu untuk selalu demokratis. Selain itu, ia mengatakan, Golkar juga harus benar-benar menganut untuk mengutamakan kepentingan rakyat. "Golkar yang mandiri, Golkar yang sejalan dengan cita-cita reformasi," ujar dia.

Karena itu, Akbar mengatakan, Partai Golkar tetap sepakat untuk berada dalam koalisi permanen Merah Putih. Untuk itu, ia meminta, partai yang sudah sepakat dalam koalisi ini untuk membangun soliditas di partai masing-masing. Sehingga koalisi yang ada terus berjalan dengan solid di parlemen nanti. "Kuat dan bisa efektif," kata dia.

Apabila menjadi partai politik di luar pemerintahan, Akbar mengatakan, Golkar siap menjalankannya. Ia mengatakan, situasi yang normal ketika partai harus berada di luar pemerintahan dalam satu momen. Ia menilai Partai Golkar akan siap mengawal pemerintahan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari luar. Yakni dengan menjalankan antara lain fungsi kontrol dan fungsi politik dari pemegang kekuasaan. "Harus siap menjalankan fungsi-fungsi itu," ujar anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta itu.