REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pasangan calon terpilih Jokowi-JK rencana akan membagi kabinet pemerintahannya untuk kalangan profesional dan partai politik. Sebanyak 15 profesional akan mengisi kursi tersebut, dan sisanya 20 orang, diambil dari kalangan partai politik.

Cawapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, mereka yang berasal dari parpol juga haruslah seorang yang ahli dalam satu bidang tertentu. Sebab, ia menginginkan kabinetnya ke depan diisi oleh orang-orang profesional dan punya kompetensi.

“Contohnya seperti periode 2004-2009 saja, 15 menteri merupakan orang profesional dan 20 menteri dari parpol koalisi yang mendukungnya,” kata JK, belum lama ini.

Namun ia menyatakan, belum melakukan pembicaraan lebih rinci bersama Jokowi terkait pembagian kursi kabinetnya itu. Dalam menentukan hal tersebut, mereka tentu akan mempertimbangkan masukan dari parpol koalisi pendukungnya.

JK menegaskan, tak akan melakukan lelang jabatan untuk posisi menteri. Alasannya sistem tersebut hanya dapat diterapkan pada posisi lain dengan kandidat yang berasal dari dalam lembaga bersangkutan, sedangkan menteri ini ditempati pihak luar.

“Yang terpenting adalah bagaimana kemampuannya. Dia juga harus bersifat gotong royong, dari profesional atau dari orang partai yang profesional, jumahnya nanti akan kita atur berapa persen, sebab dari parpol pun ada yang profesional,” ujar dia.

Ia juga ingin, kabinet tersebut mewakili wilayah besar di Indonesia. Selain itu ada juga pertimbangan untuk representasi dari semua agama, kombinasi sipil-militer serta gender. Menurut dia, ada upaya untuk membuat matrik bagaimana konsep kabinetnya tersebut.