REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan merasa tuduhan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menemukan kecurangan dan kejanggalan pada pilpres 2014 sebagai hal yang aneh.

Alasannya, karena selama ini PDIP dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak memiliki rekam jejak untuk melakukan hal tersebut. 

PDIP juga mengklaim, bukan partai penguasa. Sehingga tidak mungkin melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan.

"Kami kan bukan partai penguasa, justru partai-partai penguasa ada di koalisi Prabowo-Hatta," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Rokhmin Dahuri saat duhubungi Republika, Rabu (23/7).

Ia juga menyayangkan sikap yang ditempuh tim Prabowo-Hatta saat rekapitulasi KPU berlangsung. "Itu yang kita sayangkan, harusnya tetap hadir. Kan ada mekanismenya," katanya.

Rokhmin pun menantang tim Prabowo-Hatta untuk melaporkan temuan kecurangan massif dan terstruktur ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita mau berdemokrasi ada aturan mainnya. Kalau ada bukti-bukti silakan dilaporkan ke MK," ujar dia.

Namun, katanya, PDIP dan Jokowi-JK selalu ingin menepuh jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. "Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Tapi kita ingin jalan yang baik," ucap Rokhmin.