REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah menarik diri dan menolak hasil pilpres 2014. Banyaknya indikasi kecurangan selama proses pilpres menjadi dasar argumentasi mereka untuk mengambil sikap penolakan tersebut.

Ketua tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburrahman mengatakan, kecurangan yang terjadi dilakukan secara masif dan terstruktur serta melibatkan penyelenggara. Karena itu, kubunya akan melaporkan KPU sebagai penanggung jawab penyelenggaan pilpres ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Langkah pertama kami akan melaporkannya ke DKPP karena ini melibatkan penyelenggara. Mereka (KPU) harus bertanggung jawab," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (23/7).

Menurut dia, kecurangan masif terlihat dari banyaknya kejadian di beberapa daerah. Misal, tersebarnya video penyelenggara mencoblos surat suara pemilih di Kabupaten Sarmi, Papua. Kemudian tidak adanya pemilihan atau pemungutan suara di 14 kabupaten/kota di Papua.

Dia pun mengklaim memiliki bukti sebanyak 52 ribu formulir C1 invalid yang datanya dimanipulasi. Selain itu, rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 5.800-an tempat pemungutan suara (TPS) juga tidak digubris oleh KPU.

Begitu juga di Jawa Timur, katanya, Bawaslu merekomendasikan PSU di enam kabupaten/kota dan beberapa daerah lain. "Ini semua dilakukan secara masif dan terstruktur. Artinya penyelenggara terlibat di sana," ujarnya.

Dia mengatakan, tim juga mengklaim mempunyai data terkait banyaknya money politic yang dilakukan kubu Jokowi-JK. Mulai dari pemberian sembako dengan ada anjuran untuk memilih pasangan nomor urut dua. "Dari hulu ke hilir kita punya datanya," kata dia.

Setelah melapor ke DKPP, tambah dia, kubu Prabowo-Hatta akan membawa sengketa pilpres ke MK. Sebab, kecurangan yang terjadi akan berpengaruh atau berdampak kepada perolehan suara. 

Menurutnya, pasti ada keterkaitan yang jelas antara proses dengan hasil. "Muaranya nanti ke sana (MK)," ujarnya.