Prabowo Subianto (kiri) mendapatkan cinderamata lukisan dari Ketua Barisan Nusantara Jaya Gus Ais (kanan) saat silaturahmi bersama relawan di Surabaya, Jatim, Rabu (16/7).
REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang mengatakan, Prabowo Subianto menunjukan adanya distorsi kenegarawan.
"Sikap Prabowo tersebut menunjukkan telah terjadi distorsi kenegarawannya. Mundur dengan alasan KPU tidak netral bukan sikap yang elegan," katanya, Kamis (24/7).
Menurut dia, persepsi KPU tidak netral hanya sebuah opini. Karenanya, harus harus dibuktikan secara hukum.
Jika Prabowo merasa dikalahkan, katanya, maka ruang hukum untuk menggugat hasil pilpres adalah jalan keluar yang lebih bermartabat. Ketimbang mengundurkan diri dengan menarik tim keluar dari arena perhitungan.
Ia menilai, semua ketidakpuasan atas hasil pilpres memiliki mekanisme tersendiri. Sehingga ada pembelajaran politik bagi publik.
"Sudah menjadi watak dalam politik bahwa orang tidak mudah menerima kekalahan. Namun kompetisi harus ada yang kalah dan menang," katanya.
Masalahnya, ungkap dia, tidak semua orang secara legawa mengakui kemenangan rivalnya begitu saja. "Kenyataan ini yang dialami Prabowo Subianto hari ini," kata Pembantu Rektor I UMK itu.