REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik wacana pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu presiden (Pansus Pilpres) yang digulirkan sejumlah politikus Partai Demokrat. Mereka menilai pembentukan Pansus Pilpres akan mencoreng pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Partai Demokrat.

"Sebenarnya kalau itu dilakukan akan mencoreng pemerintahan sendiri," kata Politisi senior PDIP Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

Demokrat sebagai partai penguasa merepresentasikan kinerja pemerintah. Padahal Pramono yakin SBY sebagai kepala pemerintahan tidak terlibat sama sekali dalam persoalan kecurangan pilpres.

"Karena pelaksana penanggung jawab pelaksanaan pilpres secara keseluruhan adalah presiden sebagai kepala negara," ujar Pramono.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan penyelenggaraan pilpres lebih baik daripada Pemilu Legislatif 2014. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Mereka semua sudah mengatakan secara terbuka bahwa pilpres ini lebih baik dibandingkan dengan pemilu legislatif maupun pemilu-pemilu yang sebelumnya," kata Prabowo.

Pramono meminta para inisiator Pansus Pilpres tidak menutup mata atas berbagai kemajuan-kemajuan positif di pilpres. Dia misalnya menyatakan saat ini panitia penyelenggara pemilu sudah sangat terbuka terhadap formulis C1 dan E1. "Bahkan jauh-jauh hari orang juga bisa menghitung perolehan," kata Pramono.

Pada akhirnya Pramono yakin Pansus Pilpres tidak akan terealisasi. Menurutnya pascapemerintahan terbentuk konfigurasi pengelompokan partai akan berubah. "Jadi ini semacam kekesalan jagonya kalah saja," ujar Pramono.