REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi mengatakan, membuka kembali kotak suara saat hasil pemilu presiden tengah disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilakukan di persidangan.

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara tanpa perintah MK dinilainya sangat riskan. "Kalau dibuka sekarang agak riskan karena menimbulkan prasangka dari pihak tertentu. Harusnya dibuka atas perintah MK di depan persidangan," kata Veri, Jumat (1/8).

Membuka kotak suara di luar persidangan, menurutnya sangat riskan. Karena bisa menimbulkan kecurigaan ada upaya mengubah dokumen yang disimpan dalam kotak suara. "Mungkin saja KPU enggak melakukan perubahan apapun, tapi kan prasangka bisa cukup beragam. Kecuali pembukaan itu perintah pengadilan," ungkapnya.

Tim advokasi Prabowo-Hatta melaporkan KPU ke Bawaslu dan DKPP. Karena surat edaran yang dikeluarkan KPU pusat kepada KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Yang memerintahkan pembukaan kotak suara untuk mengecek dan menyalin formulir model A5 dan C7.