REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) menemukan lima keanehan dalam proyek pengadaan Alat Komunikasi Peralatan Khusus Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkomsus Pam Capres-Cawapres) di Polda Metro Jaya senilai Rp 57,4 miliar.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran persnya, Rabu (6/8) mengatakan, pertama, pengadaannya tidak tepat waktu karena Pilpres 2014 sudah selesai, sementara proyeknya baru dimulai. Kedua, diduga ada tiga anggota DPR mengintervensi proyek ini agar Mabes Polri memenangkan pengusaha berinisial TS. Dan selama ini TS dikenal sebagai mafia proyek di Polri yang punya jaringan kuat ke DPR.
Ketiga, akibat ada intervensi tersebut, pejabat Polri lalu mengintervensi Polda Metro Jaya sebagai pemakai Alkomsus Pam Capres-Cawapres 2014.
Keempat, TS mengikutkan tiga perusahaannya untuk "mengepung" proses tender Proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres. Dan yang Kelima, tender akhirnya dimenangkan PT Tr S milik TS, padahal penawarannya lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lain.
Menurut Neta, aksi kongkalikong dan rekayasa proyek untuk menjarah anggaran Polri ini harus dihentikan. Untuk itu Presiden harus meminta Kapolri membatalkan proyek ini. ''SBY harus perintahkan Kapolri segera batalkan proyek pengadaan Alkomsus,'' kata
Neta menjelaskan, pengumuman pemenang tender proyek itu dilakukan 18 Juli 2014, empat hari setelah Pilpres 2014 selesai dilaksanakan 9 Juli. Sehingga pengadaannya tidak bermanfaat lagi.
Menurut Neta, Kapolri pun harus segera menurunkan Irwasum dan Propam untuk memeriksa proyek ini, serta mengusut para jenderal Polri yang terlibat dalam rekayasa proyek beraroma korupsi tersebut.
''Sebelum lengser, Presiden SBY perlu menuntaskan kasus ini agar anggaran negara terselamatkan,'' kata dia.
Neta mengatakan, Presiden bisa membentuk tim investigasi, pasalnya kasus ini sangat mencoreng penyelenggaraan Pilpres 2014, apalagi Presiden membawahi Polri.
Selain itu, IPW mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap aksi mafia proyek di Polri, terutama menyangkut pengadaan proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini agar anggaran Polri yang selama ini dikeluhkan, minimal dapat diselamatkan dan benar-benar bermanfaat serta tidak dijarah oleh mafia proyek.
KPK sebenarnya bisa. memeriksa semua pihak yang merekayasa proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres. ''Jadi, KPK tidak hanya fokus membersihkan aksi korupsi di KIR Jakarta Barat dan aksi pungli di Bandara Soekarno Hatta saja, sementara aksi pungli dan korupsi KPK tutup mata,'' kata dia.