REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan berpendapat, kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla harus ramping sesuai dengan fungsi pemerintahan.

"Bagi saya, sosok kabinet yang diharapkan adalah kabinet yang ramping sesuai dengan fungsi pemerintahan, dan juga tidak perlu ada wakil menteri, karena itu namanya bagi-bagi kekuasaan dan menguras uang rakyat," kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (6/8) terkait sosok kabinet Jokowi-JK.

Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu juga mengusulkan, agar dalam kabinet nantinya harus diisi oleh orang-orang cerdas, jujur dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Kriteria ini kata dia, berarti kabinet mendatang tidak harus diisi orang-orang profesional saja tetapi juga bisa orang-orang dari partai politik, yang memiliki keahlian dalam bidang tugas yang diemban.

"Ada orang-orang partai juga yang cerdas, jujur dan punya kemampuan. Jadi bukan hanya orang-orang profesional saja yang boleh jadi menteri, tetapi juga orang partai," kata Johanes.

Hal yang paling penting menurut Johanes adalah orang-orang yang duduk dalam kabinet nantinya adalah mereka yang memang merelakan seluruh waktunya untuk mengabdi pada rakyat, dan bukan pada partai politik pengusung pasangan capres/cawapres. "Disamping itu, figur menteri juga harus bebas dari kasus-kasus korupsi serta bebas dari urusan transaksi politik," tambahnya.

Menurut dia, rakyat menaruh harapan sangat besar terhadap calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2014 Jokowi-JK, untuk memperbaiki berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat bangsa ini. Karena itu, dia yakin, kabinet baru yang akan diumumkan nantinya adalah orang-orang yang berintegritas dan siap mengabdikan hidupnya untuk rakyat