REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengungkap hasil temuan hasil perolehan suara beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Tim hukum menyebut ada 1.596.277 suara dari 14 Kabupaten yang bermasalah.

"Bermasalah terhadap proses pelaksanaan pemilu yang tidak pernah dilakukan," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta Maqdir Ismail. Ia mengungkapkan, temuan itu dalam persidangan pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8).

Kejanggalan perolehan suara di sejumlah kabupaten itu menjadi salah satu materi dalam permohonan Prabowo-Hatta di MK. Maqdir mengatakan, pada umumnya di Papua pemilu dilakukan melalui sistem noken di wilayah kabupaten.

Pada hari pemilihan, warga berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan di mulai tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. "Tapi pada pemilu presiden/wakil presiden ini musyawarah di tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan," kata dia.

Dalam dugaan kasus di 14 kabupaten itu, Tim Hukum Prabowo-Hatta menuding adanya peran penyelenggara pemilu setempat. Sehingga menguntungkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Ada intervensi penyelenggara pemilu presiden/wakil presiden sehingga dalam praktiknya termohon (KPU) sebagai penyelenggara langsung memberikan suara pada calon presiden/wakil presiden nomor urut 2," ujar dia.

Maqdir mengatakan, ada dugaan penyelenggara pemilu tidak bersikap mandiri sebagai lembaga negara nasional di beberapa kabupaten di Papua. Menurut dia, hasil temuan itu pun diperkuat dengan pengakuan sejumlah KPU Kabupaten dalam rapat pleno tingkat provinsi. "Sejumlah KPU Kabupaten mengakui bahwa pemilihan presiden di kabupaten tersebut tidak dilaksanakan di tingkat TPS," kata dia.