REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan memahami tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka kotak suara untuk mendapatkan bukti terkait perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) pilpres.

Tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Supriyanto meminta Bawaslu untuk belajar membaca undang-undang dengan baik dan benar. Karena sebagai penyelenggara, Bawaslu memiliki posisi sebagai pengawas. 

"Jika pengawas sudah tumpul maka pemilu banyak sekali ada dugaan kesalahan pelanggaran yang tidak bisa diatasi di lapangan," ujar Didik di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/8).

Menurutnya, dalam surat KPU Nomor 1446 tentang pembukaan kotak suara disebutkan, melibatkan panitia pengawas pemilu. Meski pun tidak melibatkan saksi. 

"Jadi kami menilai surat dari KPU Nomor 1446 menyebutkan melibatkan panwas tidak melibatkan saksi," katanya. 

Meski pun begitu, ia tak masalah ketika KPU menilai gugatan pemohon tidak jelas. "Boleh-boleh saja pihak termohon mengatakan kabur, yang pasti kami tulis sudah terang benderang," katanya. 

Ia justru mempertanyakan tindakan KPU yang menyurati MK agar mendapat legitimasi seputar tindakannya membuka kotak suara. "Sesuatu yang aneh, tidak hati-hati menunjukan kehawatiran yang tinggi bahkan KPU ketakutan," katanya.